Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Skip to content

REDAKSI

PENERBIT OLEH: PT. MEDIA BURU SERGAP (SK) MENTERI HUKUM & HAM Rl

(NOMOR AHU-00392 61. AH 01.01.2019). NPWP: 9244. 3537. 30360 (NIB): 9120318093502 KBLI: 58130 (KLU) : 58130 Nomor: 2019080-512022-9230684

NAMA: MEDIA BURU SERGAP (DISINGKAT)MEDIA BUSER (MOTTONYA) HUKUM & KRIMINAL

BANK BNI Rekening Nomor: 0847-585-600-IDR a/n PT. MEDIA BURU SERGAP BANK BRI Rekening Nomor: 78070 10017 20537 a/n Arfendy

    DIRUK REKTUR UTAMA PT. MBS/PENJAB  MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Arfendy  

 DIREKSI PT. MEDIA BURU SERGAP/MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Ramadan S. Domo

 PIMPINAN REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

TB. Saaduddin, Mansur, SH,MM

   WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP:

Yongky. NA

 KORDINATOR NASIONAL MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Marhusari Banjarnahor

 

PERS BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS

 

KANTOR HUKUM: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL

Pejagalan Raya No. 87 – B, RT. 001/RW. 005, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kode Pos 11240 Website: www. mediabuser.com email: mediabuser67@gmail.com

ALAMAT: KANTOR SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

JL KP. Gusti No.15, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 11460. Website: www. mediabuser.com, email: mediabuser67@gmail.com 0823 2843 3000+0812 9525 5754

Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.

 

PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD–PENGACARA) MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Dicky Ardi, SH.,MH., TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Robinson Manurung,SH., Fernando., H. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH

 

WAKIL PIMPINAN UMUM/PIMPRUS MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Guntur SB

 

DEWAN PEMBINA (SDM) MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Djunaedi (Kang Juned)

 

DEWAN PENASEHAT MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Yoyon Sujana, SE, IR

 

DEWAN PEMBINA MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Dede Farhan Aulawi 

 

LIPUTAN WILAYAH HUKUM: MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI: 

Arfendy

 

KORLAP LIPUTAN: WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Peter Setiono

 

KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA MEDIA BUSER  HUKUM & KRIMINAL:

Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto

 

REDAKTUR PELAKSANA MEDIA CETAK/MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Pahotan Sinaga

 

BIRO KAB. MUBA-SUM-SEL. REDAKTUR UMUM MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Sudirman

WARTAWAN:

Sahrul Hadi

 

REDAKTUR UMUM MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Hendra Jaya

 

REDAKTUR BISNIS MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Zakharia, BSc, Idawan Harianto

 

REDAKTUR EKSEKUTIF/MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Sahat K. Silaen

 

SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Bella Sucinda Aridesti

 

WAKIL SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER  HUKUM & KRIMINAL:

Chindy Violga Aridesti

 

DEWAN REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi

 

STAFF REDAKSI:

M. Aldiansyah, Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji) , Muddabir, Nuryati, Suprayitno

 

STAF REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Andriyanti

 

BENDAHARA ADMIN REDAKSI MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Towiyah

 

KORWIL PROVINSI BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Mular Trihastowo

 

KORLAP PROVINSI BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Syarifuddin

 

WAKIL KORLAP PROVINSI BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Nuryani

WARTAWAN: Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi 

 

BIRO KAB. SERANG BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Robin Kurniawan 

WARTAWAN:

Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah 

 

WAKIL BIRO KAB. SERANG BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Dahlan

 

BIRO KAB. LEBAK BANTEN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Adi Purnama

 

KAPERWIL: PROVINSI SUMATERA SELATAN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Andi Indra Gunawan 

WARTAWAN: Yuspani

 

KAPERWIL PROVINSI SUMBASEL MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Rahman Jaya

 

BIRO JAKARTA TIMUR MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Kuat

 

BIRO JAKARTA BARAT MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Gatot Suntoro

 

WARTAWAN JAKARTA BARAT: 

Lela Wulandari

 

BIRO JAKARTA UTARA: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Fhebe Astrid T

 

KA. BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA): MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Wan Januari

 

BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT): MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Yulison Muliansyah

 

KA. BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Muhammad Firdaus

 

KAPERWIL PROVINSI SUMATERA UTARA: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Risnawati Nasution

WARTAWAN: Edi Saputra

 

KAPERWIL PROVINSI JAWA BARAT: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Zulfikar Batubara,SH

 

 BIRO KAB. CIANJUR: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Rosul Mahidi

 

BIRO KAB. TANGERANG SELATAN MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Tulus Situmeang

 

BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Budiono

 

WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

NONAKTIF:

Marlon Sinaga

 

LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Jhonner Sirait

 

KORWIL PROVINSI SUMBASEl MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Muhamad Rahman Jaya

 

BIRO KAB. LAMPUNG UTARA MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Bandarsyah

 

WARTAWAN LAMPUNG TENGAH MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL

Nyoman Aji WARTAWAN: Budi Prayitno

 

KAPERWIL PROVINSI JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL & DIY: 

Aryo Banaspati

 

WAKA PERWIL JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: 

Agung Maryo

 

KORWIL PROVINSI JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

R. Yani Nurdiyani

 

WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Oki Kretiyawan

 

LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Dwi Listyo Raharja, Antoni

 

KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Sumarlin

 

PEMBINA: SOLO RAYA: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Samuji. SH, MH

 

BENDAHARA PROVINSI JATENG MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Tri Pujiati

 

KORLP KAB. KLATEN JATENG: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Suwandi

 

LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL: WARTAWAN/WARTAWATI : 

Andi Masrudin, Darmini, Supardi Jarot Suwandoko

 

KA. BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH: MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Sulastri

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis.

 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

                                 MUHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI                                  “BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation

 

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa

 

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya

 

 Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.  

 

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya

 

Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers

 

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)