PENERBIT OLEH: PT. MEDIA BURU SERGAP (SK) MENTERI HUKUM & HAM Rl
(NOMOR AHU-00392 61. AH 01.01.2019). NPWP: 9244. 3537. 30360 (NIB): 9120318093502 KBLI: 58130 (KLU) : 58130 Nomor: 2019080-512022-9230684
NAMA: MEDIA BURU SERGAP (DISINGKAT): MEDIA BUSER INVESTIGASI (MOTTONYA) HUKUM & KRIMINAL
BANK BNI Rekening Nomor: 0847-585-600-IDR a/n PT. MEDIA BURU SERGAP BANK BRI Rekening Nomor: 78070 10017 20537 a/n Arfendy
DIRUK REKTUR UTAMA PT. MBS/PENJAB MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Arfendy
DIREKSI PT. MEDIA BURU SERGAP/MEDIA BUSER INVESTIGASI
Ramadan S. Domo
PIMPINAN REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
TB. Saaduddin, Mansur, SH,MM
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP. MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Yongky. NA
KORDINATOR NASIONAL MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Marhusari Banjarnahor
REPORTER BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS
ALAMAT KANTOR HUKUM: MEDIA BUSER INVESTIGASI
Pejagalan Raya No. 87 – B, RT. 001/RW. 005, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kode Pos 11240 Website: www. mediabuser.com email: mediabuser67@gmail.com
ALAMAT: KANTOR SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
JL KP. Gusti No.15, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 11460. Website: www. mediabuser.com, email: mediabuser67@gmail.com 0823 2843 3000+0812 9525 5754
Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.
PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD–PENGACARA) MEDIA BUSER INVESTIGASI
Dicky Ardi, SH.,MH., TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Robinson Manurung,SH., Fernando., H. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH
WAKIL PIMPINAN UMUM/PIMPRUS MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Guntur SB
DEWAN PEMBINA (SDM) MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Djunaedi (Kang Juned)
DEWAN PENASEHAT MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Yoyon Sujana, SE, IR
DEWAN PEMBINA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Dede Farhan Aulawi
LIPUTAN WILAYAH HUKUM: MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI. MEDIA BUSER INVESTIGASI
Arfendy
KORLAP LIPUTAN: WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Peter Setiono
KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA CETAK/MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Pahotan Sinaga
BIRO KAB. MUBA-SUM-SEL. REDAKTUR UMUM MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sudirman
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sahrul Hadi
REDAKTUR UMUM MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Hendra Jaya
REDAKTUR BISNIS MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Zakharia, BSc, Idawan Harianto
REDAKTUR EKSEKUTIF/MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sahat K. Silaen
SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Bella Sucinda Aridesti
WAKIL SEKRETARIS REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Chindy Violga Aridesti
DEWAN REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi
STAFF REDAKSI:
Muhammad Aldiansyah, Ropiin, Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji) , Muddabir, Nuryati, Suprayitno
STAF REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Andriyanti
BENDAHARA/ADMIN REDAKSI MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Towiyah
KORWIL PROVINSI BANTEN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Mular Trihastowo
KORLAP PROVINSI BANTEN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Syarifuddin
WAKIL KORLAP PROVINSI BANTEN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Nuryani
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi
BIRO KAB. SERANG BANTEN: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Robin Kurniawan
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah
WAKIL BIRO KAB. SERANG BANTEN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Dahlan
BIRO KAB. LEBAK BANTEN: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Adi Purnama
KAPERWIL PROVINSI SUMATERA SELATAN: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Andi Indra Gunawan
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Yuspani
KAPERWIL MEDIA BUSER INVESTIGASI PROVINSI PAPUA BARAT :
Abdullah Majib
WAKIL KAPERWIL MEDIA BUSER INVESTIGASI: PROVINSI PAPUA BARAT:
Jonias Titus Ohoiner
KAPERWIL PROVINSI SUMBASEL MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Rahman Jaya
BIRO JAKARTA TIMUR MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Kuat
BIRO JAKARTA BARAT MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Gatot Suntoro
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI JAKARTA BARAT:
Lela Wulandari
BIRO JAKARTA UTARA: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Fhebe Astrid T
KA. BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA): MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Wan Januari
BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT): MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Yulison Muliansyah
KA. BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Muhammad Firdaus
KAPERWIL PROVINSI. SUMATERA UTARA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Risnawati Nasution
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Edi Saputra
KAPERWIL PROVINSI. JAWA BARAT MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Zulfikar Batubara,SH
BIRO KAB. CIANJUR MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Rosul Mahidi
BIRO KAB. TANGERANG SELATAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Tulus Situmeang
BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Budiono
WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Marlon Sinaga
LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Jhonner Sirait
KORWIL PROVINSI. SUMBASEl MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Muhamad Rahman Jaya
BIRO KAB. LAMPUNG UTARA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Bandarsyah
WARTAWAN LAMPUNG TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Nyoman Aji
WARTAWAN MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Budi Prayitno
KAPERWIL PROVINSI. JAWA TENGAH: MEDIA BUSER INVESTIGASI & DIY:
Aryo Banaspati
WAKA PERWIL JAWA TENGAH: MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Agung Maryo
KORWIL PROVINSI. JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
R. Yani Nurdiyani
WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Oki Kretiyawan
LITBANG PROVINSI. JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Dwi Listyo Raharja, Antoni
KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sumarlin
PEMBINA SOLO RAYA MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Samuji. SH, MH
BENDAHARA PROVINSI. JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Tri Pujiati
KORLP KAB. KLATEN JATENG MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Suwandi
LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI STAF:
Andi Masrudin, Darmini, Supardi Jarot Suwandoko
KA. BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH MEDIA BUSER INVESTIGASI:
Sulastri
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis.
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
UHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI “BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”
Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan – DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan – DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation
UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No. 21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa
Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya
Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.
Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya
Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)